in ,

Devide Et Impera dan Politik Kekuasaan di Kalimantan

Devide Et Impera dan Politik Kekuasaan di Kalimantan
Ilustrasi

TEROKABORNEO.COM – Secara sederhana, devide et impera dapat diartikan sebagai strategi untuk memecah belah massa. Sedangkan menurut Oxford Dictionaries, devide et impera merupakan penghasutan yang dilakukan suatu kelompok kepada kelompok lain. Istilah devide et impera mulai dikenal di Indonesia pada masa kekuasaan kolonialisme Belanda. Perang Jawa (Diponegoro), Perang Paderi (Imam Bonjol) dan Perang Aceh (Teuku Umar) adalah sedikit contoh perang yang terjadi disebabkan strategi devide et impera yang dipraktikkan oleh kolonialisme Belanda. Hal inilah juga yang akan sedikit saya bahas tentang bagaimana gambaran Devide et Impera dan politik kekuasaan di Kalimantan serta bagaimana hal itu bisa terjadi.

Strategi devide et impera tidak dapat dipisahkan dari hasrat menguasai suatu kelompok terhadap kelompok lain. Devide et impera memiliki basis material yang sama yaitu kekuasaan sebagai suprastruktur strategi dan kepemilikan sumber daya alam sebagai infrastruktur yang membentuk motif kekuasaan. Namun secara dialektis, strategi ini beroperasi dengan membentuk diskriminasi dan mempertentangkan identitas kelompok. Setiap kelompok yang dipertentangkan biasanya berkaitan dengan kepemilikan terhadap sumberdaya tertentu baik alam maupun tenaga kerja. Unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam memandang devide et impera sebagai strategi politik penguasa.

Strategi devide et impera menarik untuk ditelusuri dalam rangka merangkai jejak konflik di Kalimantan. Selama era kolonialisme Belanda, perang Banjar (1858 – 1866) dengan tokoh-tokoh seperti Pangeran Prabu Anom, Pangeran Hidayat dan Pangeran Antasari adalah “hasil” strategi devide et impera oleh kolonialisme Belanda. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, ternyata strategi devide et impera masih digunakan oleh penguasa-penguasa untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

Pembasmian Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Partai Rakyat Kalimantan Utara atau lebih dikenal sebagai PGRS/PARAKU adalah salah satu sejarah penuh darah yang tejadi di Kalimantan. Pembasmian PGRS/PARAKU juga merupakan salah satu konflik yang disebabkan strategi devide et impera penguasa. Pembasmian PGRS/Paraku sekaligus membuktikan bahwa setelah angkat kakinya kolonial Belanda, strategi devide et impera masih digunakan oleh penguasa-penguasa “baru” Indonesia.

Pembasmian PGRS/PARAKU terjadi setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden Indonesia. Akibat rezim orde baru yang anti komunis dan pro barat, PGRS/PARAKU menjadi sasaran pemerintah orde baru. Rezim orde baru dan militer memberikan julukan baru bagi PGRS/PARAKU yakni Gerombolan Tjina Komunis (GTK). Kejadian tersebut adalah awal terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis Cina di Kalimantan Barat.

Pada tahun 1967, operasi pembasmian PGRS/PARAKU dijalankan oleh pemerintah Orde Baru melalui operasi sapu bersih (saber) I, II dan III. Dalam Operasi Saber ini pula terjadi peristiwa “Mangkok Merah”. Peristiwa Mangkok Merah sendiri dipicu oleh terjadinya penculikan dan kekerasan  yang dialami Temenggung Dayak di Sanggau Ledo. TNI kemudian mempropagandakan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh  GTK alias Paraku-PGRS. Propaganda ini diperkuat lagi dengan penemuan sembilan mayat oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang kemudian mereka  sebut sebagai mayat tokoh-tokoh Dayak (meskipun tidak ada bukti pembunuhnya). Tak menunggu waktu lama temuan RPKAD melalui pemberitaan oleh pers milik TNI angkata Bersenjata (AB) membuat marah banyak warga Dayak agar membalas kematian para pemuka adat mereka.

Strategi devide et impera yang dijalankan rezim orde baru melalui militer membuat konflik horizontal antara suku Dayak dan etnis Cina di Kalimatan Barat. Warga Dayak yang diprovokasi oleh TNI mulai melakukan pembasmian terhadap PGRS/PARAKU. Dikarenakan PGRS/PARAKU yang mayoritas adalah etnis Cina membuat konflik semakin digiring menjadi konflik bernuansa rasialis. Pembasmian tidak hanya terjadi kepada anggota PGRS/PARAKU, namun kepada etnis Cina secara keseluruhan.

Kondisi politik di Indonesia di bawah rezim diktator Soeharto seakan-akan melegalkan tindakan pengusiran dan pembunuhan etnis Cina di Kalbar.
Aksi pengusiran dan pembunuhan di Kalbar pada 1967 dipicu kebijakan diskriminatif negara yang menyebabkan sikap anti-China meluas di seluruh Indonesia. Profesor ilmu politik Amy L Freedman dari Franklin and Marshall College, Amerika Serikat di dalam jurnalnya berjudul Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia menyebutkan bahwa Presiden Soeharto “memaksa” masyarakat Tionghoa di Indonesia untuk melakukan asimilasi (pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru), sembari mengelompokkan mereka sebagai bukan bagian dari masyarakat pribumi.

Peristiwa ‘Mangkok Merah’ tersebut menyebabkan terbunuhnya ribuan orang etnis Cina Kalimantan Barat. Far Eastern Economic Review (FEER)  terbitan bulan Juni 1978 menyatakan peristiwa tersebut menelan korban jiwa 3.000 orang Tionghoa, terutama mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat. Akibatnya, banyak warga Tionghoa pedalaman pindah  ke daerah  perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang. Bahkan, adapula  warga Tionghoa yang lari ke Kalimantan Utara.

Perlu diingat baik-baik, peristiwa pembasmian PGRS/PARAKU yang meluas menjadi pembantaian terhadap etnis Cina di Kalimatan Barat bukanlah inisiatif murni dari orang-orang Dayak. Propaganda dan provokasi yang dilakukan oleh rezim orde baru melalui TNI adalah bentuk strategi devide et impera yang melibatkan orang-orang Dayak. Politik pecah belah tersebut digunakan untuk menumpas berbagai kekuatan yang dapat mengancam pemerintah yang sedang berkuasa (orde baru).

What do you think?

17 points
Upvote Downvote

Total votes: 17

Upvotes: 17

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Daftar Kerajaan Melayu di Kalimantan

Daftar Kerajaan Melayu di Kalimantan Jejak Peninggalan Para Raja

Orangutan Kalimantan

Orangutan Kalimantan Hewan Endemik yang Terancam Punah