in ,

Historisitas dan Tantangan Masyarakat Peladang di Kalimantan

masyarakat peladang
Masyarakat Peladang

TEROKABORNEO.COM – Masyarakat tradisional Kalimantan tidak lama lagi akan memulai aktivitas berladang. Aktivitas berladang terus dilakukan hingga kini karena mayoritas masyarakat Kalimantan memang bergantung kepada hasil produksi ladang. Jamak pula kita ketahui bahwa aktivitas ladang berpindah merupakan teknik yang biasa digunakan oleh masyarakat Kalimantan dan tentu hal ini bukanlah sesuatu yang baru karena telah dilakukan turun temurun dan melalui perhitungan matang dan menjadi suatu budaya yang khas. Hal ini bahkan bisa ditelusuri jauh ke masa lampau sampai dengan sejarah kehidupan manusia yang mendiami pulau Kalimantan kini. Maka kita perlu memahami sejarah perkembangan masyarakat peladang Kalimantan yang memilih menanam padi dengan ladang berpindah dan bagaimana tantangannya pada masa sekarang ini.

Sejarah Masyarakat dan Budidaya Padi

Menurut catatan Peter Bellwood yang berjudul Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago (1985) yang diindonesiakan pada tahun 2000 menuturkan bahwa akhir melenium kelima atau keempat sebelum masehi ada sekelompok manusia dari dataran Cina Selatan (mungkin Zhejiang atau Fujian) menduduki daerah Taiwan. Bahasa yang digunakan waktu itu adalah Austronesia awal. Namun pada milenium ketiga sebelum masehi mereka pindah ke Luzon dan subkelompok Melayu-Polinesia mulai memisahkan diri dari Austronesia utama. Para penutur Proto-Austronesia menunjukkan adanya perekonomian yang meliputi pemeliharaan babi dan anjing, pertanian padi, jewawut, tebu, ubi, keladi raksasa (alocasia). Bukti arkeologis lain menambahkan adanya tembikar, tenun, kulit kayu dan benda-benda dari tulang dan batu seperti pisau pemanen, ujung panah, beliung (Belwood 1985:352).

Sekitar tahun 2000 sebelum masehi Proto-Melayu-Polinesia mulai melakukan migrasi ke Filipina Selatan, Borneo, Sulawesi dan Maluku. Di pulau Kalimantan tempat awal masyarakat diyakini berada di daerah gua Sireh (sekitar 55 km sebelah tenggara Kuching), gua-gua Niah dan gua Lubang Angin Taman Nasional gunung Mulu di Sarawak. Kemudian mereka mulai membangun pemukiman di tepi-tepi danau dan sungai, lalu memburu binatang. Menurut Sellato (1994) cara bercocok tanam padi bermula dari pulau ini. Sedangkan besi-besi mulai diperkenalkan kira-kira abad ke-5 dan ke-9 masehi (Abang Ishar Ay 2016:11). Para penutur Proto-Melayu-Polinesia yang hidup di wilayah tropis di Filipina menambahkan perbendaharaan ekonomi seperti ayam, kelapa, sukun, talas, pisang, sagu, makan sirih dan tambahan layar pada kano (perahu). Kemungkinan besar Proto-Austronesia menambahkan sukun, kelapa, pisang dan sagu dalam perbendaharaan pangannya setelah berada di daerah tropis (Bellwood 1985:352-353). Kemudian hari pertanian biji-bijian kurang diminati oleh penduduk Indonesia timur dan penduduk Autronesia di Oceania. Mereka lebih tertarik pada umbi-umbian, pohon buah, dan tanaman pangan bertunas lainnya. Baru akhir-akhir ini panganan padi menjadi konsumsi utama masyarakatnya.

Sedangkan hampir semua penduduk di Kalimantan memasukan padi sebagai panganan pokoknya. Namun padi yang ditanam paling awal adalah jenis musiman atau tahunan di Cina Tengah. Berdasarkan penggalian arkeologis menunjukkan pertanian padi awal terdapat di situs Hemudu yang terletak di dataran aluvial sekitar 25 kilometer selatan teluk Hangzhou di Zhejiang Timur Laut (Bellwood 1985:308). Dari kajian varietas modern nampak bahwa padi tersebut sangat peka terhadap panjang pendeknya siang (photoperiod) dan kekuatan sinar matahari. Berseminya padi sangat tergantung pada panjangnya hari yang ditentukan oleh posisi garis lintang pada awal musim kering. Sedangkan untuk siap panen dibutuhkan sekitar 45 hari dengan sinar matahari yang cukup kuat serta perubahan panjang siang yang tepat. Tanaman padi tersebut sudah terkondisikan secara genetik untuk mengikuti siklus pertumbuhan yang dapat berjalan dengan baik pada kondisi iklim dan posisi garis lintang tertentu (Bellwood 1985: 353). Walaupun sekarang sudah dikembangkan varietas padi yang tidak terlalu peka atau sama sekali tidak peka terhadap panjang pendeknya siang sehingga dapat tumbuh di wilayah khatulistiwa maupun di daerah bergaris lintang tinggi. Biasanya varietas ini dikembangkan oleh penduduk Jawa, Bali, dan mungkin baru-baru ini dibudidayakan oleh penduduk Kalimantan.

Menurut Spencer (1963) daerah khatulistiwa seperti Kalimantan tidak cocok untuk pertanian padi karena sering terjadi perubahan iklim yang berakibat pada hasil panen yang tidak menentu. Maka pada masa awal kehidupan masyarakat di Kalimantan, ada beberapa komunitas Dayak yang tidak makan nasi. Mereka lebih memilih memakan buah-buahan dan berburu di hutan atau di laut seperti suku Punan dan Orang Laut (Bellwood 1985:300). Tetapi karena adanya tekanan demografis yang mengakibatkan terbatasnya sumberdaya alam dan kekacauan lingkungan membuat masyarakat memilih pertanian padi sebagai cadangan makanan di rumah (McCorriston dan Hole 1991).

Pertanian padi dengan sistem ladang berpindah kemudian yang dilakukan di Kalimantan. Sistem ini cocok untuk daerah Kalimantan karena wilayah geologi tua. Clifford Geertz (1983) mengungkapkan mengapa penduduk Pulau Kalimantan cenderung ladang berpindah daripada masyarakat Jawa yang membuat sawah. Pulau Kalimantan merupakan daratan dengan umur geologi tua (tidak banyak dijumpai gunung berapi), unsur hara tidak terkandung dalam aliran sungai, melainkan dalam vegetasi. Sehingga untuk memanfaatkan unsur hara tersebut penduduk setempat tidak membuat sawah tetapi membuka ladang dan unsur hara didapat dari vegetasi yang terbakar. Sedangkan cadangan airnya terdapat dalam gambut dan danau. Berbeda dengan Pulau Jawa. Sebagai daratan dengan umur geologi muda, di Pulau Jawa lazim terdapat gunung-gunung berapi disertai sungai-sungai dengan kontur yang landai, sehingga untuk memanfaatkan unsur hara dari dalam bumi agar dapat dikandung oleh tanaman. Manusia Jawa hanya perlu membuat tempat-tempat penampungan untuk ditanami padi yang kemudian disebut sebagai sawah.

Tantangan Masyarakat Peladang

Pada saat ini tantangan bagi masyarakat peladang adalah bonus demografi dan ekspansi kapital lewat perkebunan serta pertambangan. Bertambahnya jumlah penduduk baru mengakibatkan semakin kecilnya tempat untuk berladang. Selain itu masuknya perkebunan dan pertambangan membuat masyarakat kehilangan kadaulatannya atas tanah karena izin-izin pemanfaatan alam diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Menurut kajian tim KRuHA (koalisi rakyat untuk hak atas air-2016) menyebutkan bahwa ketika tanah penghasil pangan dikuasasi oleh perusahaan, maka pangan akan murni diatur oleh mekanisme pasar. Tidak ada satu pun perusahaan yang akan menjual produknya dengan dalih kedaulatan pangan suatu negara. Dalam studi Elinor Ostrom (peraih nobel ekonomi 2009) menunjukkan bagaimana kekayaan alam dapat habis karena konsumsi yang berlebihan. Studi kebencanaan yang dipaparkan tim KRuHA menyebutkan bahwa eksploitasi besar-besaran yang mengubah kontur dan lapisan alam yang sebenarnya akan menciptakan kerentanan alam dan masyarakat.

Tantangan lain bagi masyarakat adalah persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi bulan Agustus sampai September. Pola ladang berpindah dengan cara dibakar membuat masyarakat banyak dituduh menjadi penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut serta sederet masalahnya. Contoh kasus di Kalimantan Barat seperti yang dilaporkan oleh Rahmadi R, wartawan Mongabay, 8 September 2016 menyebutkan hingga Agustus 2016 ada 147 kasus Karhutla. Sedangkan menurut Manager Program SETAPAK-JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza, luas kebakaran hutan tahun 2016 di Kalimantan Barat mencapai 167.691 hektar.

Namun apakah dengan cara ladang berpindah dan pembakaran lahan mengakibatkan hutan terbakar serta sederet dosa lainnya? Gubernur Kalimantan Barat Cornelis saat rapat kordinasi kebakaran hutan dan lahan di Polda Kalbar seperti yang dilaporkan Mogabay 8 September 2016 menyebutkan bahwa “masyarakat tradisional tidak dapat membakar lahan hingga berhektar-hektar. Mereka itu berladang di gunung, bukan di lahan gambut. Jadi api tidak mudah menyebar. Tidak menyebabkan kabut asap”. Penyebab kebakaran lahan menurutnya adalah “pembukaan lahan pertanian di kawasan gambut. Saat ini lahan gambut yang banyak terbakar di wilayah kabupaten Mempawah, Kubu Raya dan Ketapang” (Mogabay, Kalimantan Barat yang masih dihantui kebakaran hutan dan lahan, mengapa? 8 September 2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya telah memberi sanksi administratif ke-30 perusahaan yang terbukti membakar hutan, 10 diantaranya digugat secara perdata (Tempo, Kebakaran hutan, 30 perusahaan dijatuhi sanksi administratif, 20 Agustus 2016).

Pada akhirnya masyarakat peladang di Kalimantan juga perlu memahami bahwa ada peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur mekanisme pembukaan lahan dengan cara dibakar. UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 96 ayat 1 huruf (h) menyebutkan “larangan membuka lahan dengan cara membakar”. Namun pasal 2 ada pertimbangan lain “ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”. “Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Selain itu ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LHK) no. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Tantangan terakhir adalah pengaruh post-modernisme yang menimbulkan konsumerisme dan hedonisme. Pengaruh tersebut menjadikan masyarakat sebagai konsumen pasar dan hidup dalam propaganda kapitalisme lewat iklan. Hal ini telah menjadikan masyarakat sebagai penikmat suatu produk barang dan jasa, bukan sebagai penghasil produk seperti beras, sayur, buah-buahan, dll.

Segenap tantangan tersebut menimbulkan dilema bagi masyarakat. Masyarakat perlu berstrategi dalam mengatasi segala tantangan tersebut. Apakah beralih ke sawah yang sebenarnya kurang cocok dengan karakter tanah atau tetap berladang. Namun pemerintah harus menghormati pilihan masyarakat untuk tetap berladang karena berkaitan dengan keberlangsungan hidupnya. Harus diingat bahwa pilihan untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dilanggar (Non-derogable rights).

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

13 points
Upvote Downvote

Total votes: 15

Upvotes: 14

Upvotes percentage: 93.333333%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 6.666667%

ngkran manok

Ngkran Manok (Borneopedia)

Delacroix

Wawancara: Delacroix Segera Luncurkan Mini Album Nyanyian Sang Enggang