in ,

Indonesia Lupa

Indonesia Lupa

TEROKABORNEO.COM – Pembangunan adalah kata sakti, simbolisasi perubahan dari yang usang menjadi baru, yang tertutup menjadi terbuka, dari yang tradisional menjadi modern. Jargon inilah yang sejak rezim demi rezim di Republik ini, hingga kini selalu menjadi kata-kata yang tak boleh ditolak. Di bawah Rezim Soeharto, kepentingan atau pembangunan nasional diterjemahkan sebagai kepentingan pemerintah, dan kepentingan ini bermakna sebagai kepentingan kelompok elit saja, yang berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintah tersebut.

Kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara yang progresif, dimana semua aspek hidup bernegara sedang mengalami perubahan menuju sebuah cita-cita bersama. Cita-cita tersebut tertulis dan terpampang dalam representasi cita-cita bangsa di Pembukaan UUD 45 serta pasal dan ayatnya, yang menjamin kewajiban dan hak warga negara serta fungsi negara. Pedoman hidup berbangsa juga telah disepakati dalam isi Pancasila. Masyarakat plural yang agamis, rukun, sejahtera, patuh hukum dan hidup selaras dengan alam yang menyimpan kekayaan berlimpah.

Masyarakat adat di Indonesia telah lama mengalami proses marginalisasi secara sosial, politik dan ekonomi. Keberadaan masyarakat adat sebagai satu kesatuan genealogis dan teritorial yang otonom, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sudah dikooptasi oleh pusat-pusat kekuasaan politik lokal secara langsung dan tidak langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Posisi subordinat ini semakin keruh saat pemerintahan regim Orde Baru berkuasa dan sebenarnya masih berlangsung hingga saat ini ketika reformasi (konon) telah terjadi. Memasuki Era Reformasi ini masyarakat adat “menggeliat” untuk bangkit berdiri menjadi kelompok yang mandiri secara sosial, ekonomi dan politik. Keadaan ini relative tidak mudah karena proses marginalisasi masyarakat adat yang telah berlangsung sekian lama ini menyebabkan kondisi masyarakat adat dalam keadaan lemah dan kurang berdaya. Setelah mengalami akumulasi persoalan yang dihadapi, harus diakui memang terjadi kemerosotan terhadap kesetiaan satu generasi terhadap adat dan tradisi.

“Pembangunan nasional”, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi berupaya meningkatkan devisa negara. Sejak jatuhnya harga minyak di dunia upaya itu lebih difokuskan melalui eksploitasi sumber daya hutan di Indonesia. Dikenal istilah “emas hijau” untuk menggambarkan besarnya sumbangan hasil eksploitasi hutan bagi peningkatan perekonomian negara. Namun pada sisi lain, dampak kebijakan ini justru menghancurkan basis sosial ekonomi masyarakat. Hutan sebagai hamparan tanah ulayat masyarakat adat, diklaim secara sepihak sebagai tanah negara, diserahkan kepada perusahaan-perusahaan (dengan atau tanpa HPH) perkayuan dan perkebunan. Perampasan tanah, penebangan hutan dan keterpurukan masyarakat adat menjadi berita sehari-hari media lokal. Secara langsung maupun tidak langsung konflik kepentingan pihak perusahaan perkayuan dan perkebunan dengan masyarakat adat telah menempatkan masyarakat adat pada posisi marginal dan terjadi arus besar untuk mengganti tatanan sosial budaya masyarakat adat agar sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai modern (atau nilai-nilai masyarakat industri).

Pembangunan yang selama ini diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi nasional dan modernisasi segala aspek kehidupan pada sisi lain berarti proses penghancuran institusi sosial masyarakat adat. Institusi sosial masyarakat adat seperti organisasi politik, ekonomi, sistem hukum adat dan kepemimpinan dalam masyarakat adat terpinggirkan dan diganti dengan institusi sosial baru. Institusi sosial masyarakat adat termasuk organisasi dan kepemimpinannya yang rapuh mempermudah negara melalui perusahaan, cukong dan pemilik modal yang di back-up militer melakukan penghancuran basis ekonomi masyarakat adat.

Sejauh ini, terdapat 5 faktor dominan yang menghancurkan sistem nilai dan tradisi Masyarakat adat sebagai contoh kasus; orang Dayak di Kalimantan :

  1. Cara penyebaran agama besar.
  2. Penghancuran dan penyeragaman sistem kemasyarakatan dan adat istiadat setempat (khusus kasus di Kalimantan, ini terjadi dengan dihancurkannya sistem Rumah Panjang masyarakat Dayak). Pada kasus lain diluar Jawa, paradigma sistem kemasyarakatan mengalami penyeragaman, tanpa mengindahkan sistem yang sudah ada. Tanpa disadari sebenarnya ini menjadi sebuah pelemahan sistematik.
  3. Sistem pendidikan yang sentralistik dan militeristik.
  4. Kemajuan teknologi media dan informasi komunikasi yang tidak dikelola dengan baik dan tanpa proteksi apapun oleh pemerintah.
  5. Kebijakan sepihak pemerintah Republik Indonesia dalam mengelola Sumber Daya Alam.

Proses alamiah pergeseran budaya memang terjadi, didalamnya terdapat faktor-faktor internal dan eksternal. Namun sejauh ini, pemerintah Indonesia, sejak menyatakan diri sebagai bagian integral negara ini, adalah faktor utama yang menyebabkan potensi kerusakan itu semakin mudah terjadi. Pemerintah yang semestinya menjadi pelindung dan penyelenggara negara ber-Pancasila ini melakukan pembiaran.

Kelima faktor diatas dapat digeneralisasi sebagai pokok yang menyebabkan rentan dan runtuhnya ikatan dalam masyarakat adat dalam mempertahankan kedaulatan hak ulayatnya. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada kelompok tersebut diatas. Dengan dalih “pembangunan”, Indonesia (terutama di rezim Soeharto) membawa negara ini ke pinggir jurang kemerosotan budaya dan hampir dalam semua bidang. Dengan kombinasi penguasa, pemodal dan pemegang senjata yang berkolaborasi serta tak adanya kedaulatan hukum menyebabkan rakyat/masyarakat adat tidak memiliki lagi daya tawar ataupun penghargaan negara terhadap apa yang telah mereka jaga selama berabad-abad, jauh sebelum negara ini ada.

Globalisasi dalam situasi ini adalah sebuah hubungan keterkaitan dan ketergantungan dalam aspek komunikasi, budaya, perdagangan antar daerah atau benua yang berbeda di belahan bumi ini. Bahkan saat ini hampir dalam seluruh aspek, antar individu dan antar bangsa mengalami satu kesatuan dalam sebuah dunia baru. Indonesia tidak terlepas dari gelombang itu. Namun sebagai negara berkembang yang sedang menyusun “puzzle” eksistensinya, globalisasi sekaligus membawa perubahan dahsyat terutama dalam hal perdagangan antar bangsa dan keterlibatan dalam lingkaran besar ekonomi dunia. Globalisasi berarti pula keterlibatan langsung dan intensif Indonesia dalam lingkaran ekonomi dunia yang semakin mengglobal, ini ditandai dengan pertumbuhan investasi, pertumbuhan arus modal internasional dan pertumbuhan perdagangan dunia (Robert Gilpin dalam Aan Suryana,131). Globalisasi ekonomi juga menghantam masyarakat adat tanpa benar-benar disadari. Terutama sekali ketika hutan Indonesia menjadi pesona aliran uang baru bagi korporasi international dengan memanfaatkan kelemahan sistem pemerintahan dan hukum Indonesia serta ketamakan elit yang mengeruk keuntungan dari proses tersebut.

Fakta bahwa Pemerintah Indonesia melakukan pengkerdilan terhadap masyarakat adat dapat dilihat dalam Undang-Undang, Peraturan sebagai berikut:

  • Undang-Undang Pokok Agraria No.5, Tahun 1960
  • Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5, Tahun 1967
  • Undang-undang Pertambangan No.11, 1968
  • Undang-undang Pemerintah Desa No.5, 1979
  • Undang-undang Tata Ruang No.24,1992
  • Permendagri No.3/1997 Tentang Pemberdayaan, pelestarian Lembaga Adat dan Tradisi Daerah

Tulisan singkat ini tidak cukup mampu mengurai dan membahas butir demi butir secara terperinci oleh keterbatasan waktu dan ruang, namun contoh undang-undang serta aturan tersebut di atas membuktikan bahwa negara dengan sadar melakukan pembiaran dan melemahkan posisi hukum masyarakat adat di Indonesia, terutama yang memiliki atau mendiami lokasi dengan potensi SDA yang kaya. Melalui rangkaian undang-undang dan peraturan diatas masyarakat adat dimarginalisasi di negara tempat mereka menyatakan diri sebagai bagian integral Republik Indonesia.

Persoalan kebangsaan di Indonesia kini adalah kedaulatan bangsa dalam menentukan arah tujuan sebagai sebuah negara merdeka. Saat ini, masyarakat adat di Indonesia berjuang mengadaptasi teknologi dan kebutuhan dan bertahan terhadap invasi investor internasional atau pemerintah yang mengklaim sumber daya alam mereka.

Tidak serta-merta bahwa bila masyarakat adat akan sangat lebih baik dalam mengelola diri dan potensi-potensi kekayaan alamnya. Namun kedekatan mereka terhadap nilai-nilai filosofis hidup secara turun-temurun dan ketergantungan terhadap alam sekitarnya jelas akan memaksa untuk berlaku arif dan tidak ceroboh dalam mengelola sistem ekologis melalui ketahanan adat dan tradisinya.

Berdaulatnya masyarakat adat tidak hanya akan menjaga sistem pengelolaan sumber daya alam, yang akan sekaligus menjamin kesejahteraan bangsa, ia sekaligus merupakan bentuk lestarinya keberagaman dan pluralisme di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk dan terdiri dari banyak unsur, bangsa ini harus segera keluar dari ketergantungan ekonomi terhadap pemodal raksasa yang mengancam masyarakat pada tingkat paling dasar pondasi keberagaman bangsa ini. Kekuatan-kekuatan politik besar di Indonesia sudah sepantasnya memberi perhatian pada persoalan ini, sebab yang terjadi saat ini negara dan masyarakat mayoritas yang berada dalam lingkaran melihat masyarakat adat hanya sebagai penghalang, tidak progresif bahkan perlu “dibudayakan”, untuk menegaskan betapa ingin majunya Indonesia. Negara ini harus berpihak kembali pada rakyatnya.

Pada masyarakat Dayak di Kalimantan, kita bisa menikmati semua itu dengan jelas dan telanjang; hutan adat yang menyempit dan hilang, tercerabutnya masyarakat dari tradisi mereka, hamparan hutan Kelapa Sawit, Sungai yang kuning dan kotor, penyakit masyarakat, hilangnya pengetahuan ekologi, farmasi , biologi, botani dll. Lalu generasi muda Dayak yang terlihat bahagia dan modern, tapi tak lagi mampu berbahasa ibu, dan tercerabut dari akar budayanya.

Indonesia lupa, bahwa Negara ini berdiri karena ada bangsa-bangsa yang lebur kedalamnya. Kitalah Indonesia, di tengah arus perubahan yang terus berusaha memposisikan dirimu di pinggir jurang peradaban.

 

Penulis : Iwan Djola ( Inteletual Muda Kalimantan, Alumni ISI Yogyakarta )

What do you think?

7 points
Upvote Downvote

Total votes: 7

Upvotes: 7

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Menggugat Moralitas Kapasitas dan Etika Politik

Menggugat Moralitas Kapasitas dan Etika Politik Para Calon Pilkada

Raden Tumenggung Setia Pahlawan

Pahlawan Nasional Indonesia Raden Tumenggung Setia Pahlawan