in

Kabut Asap dan Peran Dewan Adat Dayak

Kabut Asap dan Peran Dewan Adat Dayak

TEROKABORNEO.COM – “Kabut asap” telah menjadi suatu trending topic di masyarakat, ditulis dalam berbagai media massa nasional, kemudian menjadi bahan perbincangan dan diskusi semua kalangan baik intelektual negeri sampai masyarakat awam. Dari ruang santai para elit yang privat nan eksklusif ataupun ruang kerja kantoran, bahkan tempat tongkrong merakyat ala angkringan obrolan ini kian menghangat. Presiden pun turut direpotkan oleh masalah ini. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, pun mesti pulang lebih awal dari lawatan ke luar negeri demi menanggulangi bencana kabut asap

Sepanjang tahun 2015, titik api terpantau di pulau Kalimantan berada di angka 100 sampai dengan 90. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terparah di pulau Kalimantan dalam hal jumlah titik api dan tingkat kepekatan kabut asap. Jarak pandang hanya beberapa meter saja.

Hutan dan Lahan yang terbakar pun sangat luas. Berdasarkan data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang merilis luas hutan dan lahan terbakar 1 Juli-20 Oktober 2015 , luas hutan dan lahan yang terbakar di pulau Kalimantan mencapai 806.817 hektar dengan rincian 319.386 hektar gambut dan 478.431 hektar non gambut. Jika luas hutan dan lahan terbakar di seluruh Indonesia digabung, maka luas lahan tersebut adalah empat kali luas pulau Bali.

Biang keonaran pun dicari. Masyarakat adat tentu saja selalu menjadi sasaran empuk sebagai pelaku utama pembakaran (atau kebakaran?) hutan dan lahan. Masyarakat adat dan organisasi lingkungan hidup pun melawan. Korporasi besar dituding memiliki andil sangat besar, baik sebagai aktor utama maupun sebagai “pemeran pengganti”. Sejumlah data pun berseliweran.

Permasalahan Klasikkah?

Empat puluh delapan tahun silam, 2 November 1967, KOMPAS memberitakan, “Palembang Diselimuti Kabut Tebal”. Seklasik itukah permasalahan kabut asap di Indonesia, khususnya di pulau Kalimantan?

“Bencana” kabut asap di Pulau Kalimantan mulai menyita perhatian pemerintah pusat pada tahun 1997. Tahun itu merupakan “bencana” kabut asap terparah. Berdasarkan data BNPB, bencana tahun 1997 masih tercatat sebagai bencana kebakaran dengan kerugian terbesar, yaitu 2,45 miliar dollar AS.

Jika menilik rentang tahun yang hampir mencapai setengah abad, kita seakan tidak pernah belajar dari sejarah. Kehadiran kabut asap seakan lumrah terjadi di musim kemarau. Pengaruh iklim El Nino dan pemanasan global menyita diskusi berbau intelektual. Sesederhana itukah?

Tentu saja jawabannya adalah TIDAK. Masyarakat adat Dayak memang memiliki cara membuka lahan untuk berladang dengan membakar lahan. Ini lazim dilakukan, khususnya di musim kemarau.

Membakar menjadi satu-satunya cara karena (1) lokasi ladang yang berada di tengah hutan, di atas atau kaki bukit atau di belakang kebun karet atau ladang orang lain; (2) jenis vegetasi yang hidup di lahan yang diperuntukan sebagai lahan pertanian kebanyakan pohon berbatang keras dan berukuran besar; (3) tiadanya alat-alat berat untuk membuka lahan pertanian, menimbang poin 1 dan 2.

Membuka lahan juga tidak bisa sembarangan. Setiap kepala keluarga setidaknya mempertimbangkan: (1) luas lahan dan tenaga penggarapnya; (2) biaya membuka lahan; (3) cuaca dan tiupan angin, dan (4) biaya untuk membayar denda adat atau ganti rugi apabila, misalnya, api membakar lahan atau kebun milik orang lain. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah lahan dan hutan yang dibakar diperuntukkan untuk lahan pertanian, bukan peruntukkan lainnya, dan dikelola oleh satu kepala keluarga.

Jika berita di Kompas tahun 1967 dijadikan patokan pencatatan awal ‘bencana’ kabut asap di Indonesia, maka artinya sebelum tahun itu aktivitas masyarakat adat membuka lahan dengan cara membakar tidak pernah menimbulkan bencana kabut asap. Pertanyaannya, mengapa surat kabar nasional tertarik memberitakan kabut asap di tahun 1967?

Penulis menyakini bahwa ada kepentingan besar yang mengekori ‘bencana’ kabut asap di tahun 1967 sampai dengan sekarang. ‘Sang ekor’ ini tidak pernah berubah, yaitu KORPORASI di bidang perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Merekalah biang masalah yang selalu ‘klasik’.

Hutan yang terbakar (atau dibakar?) pada akhirnya menjadi lahan kritis, tak bertuan. Korporasi bermodal besar, ‘bermain mata’ dengan penjabat daerah untuk memiliki lahan tersebut. Dalih peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan upaya memproduktifkan lahan kritis sangat umum terdengar. Perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, bahkan menjadikan hutan yang terbakar sebagai hutan produksi adalah alasan yang jamak di telinga masyarakat. Persoalan bagaimana dan mengapa hutan bisa terbakar secara masif (besar-besaran dan luas), sistematis (terencana dan terkoordinasi) dan terstrukur (melibatkan penjabat) tak pernah terjawab.

Di manakah Lembaga Adat?

‘Bencana’ kabut asap, suka tidak suka, menjadikan masyarakat adat sebagai target kesalahan. Budaya ladang berpindah dan membakar ladang dituding sebagai penyebab utama kabut asap. Organisasi lingkungan hidup, seperti Walhi dan Greepeace, membantah tudingan itu dengan memaparkan beberapa fakta lapangan. Lalu, bagaimana dengan Dewan Adat Dayak (DAD)?

Di era teknologi informasi nirkabel, ternyata masih ada informasi yang tidak bisa diakses oleh publik, salah satunya tentang DAD. Penulis kesulitan menemukan situs resmi lembaga ini. Terkait kabut asap, kegiatan DAD yang terpantau oleh penulis melalui media cetak daring (online) hanyalah kegiatan demo menuntut pemerintah pusat segera mengambil tindakan untuk menuntaskan permasalahan kabut asap. Adakah data lapangan tersaji? Tidak.

‘Bencana’ kabut asap sesungguhnya membuka tabir yang selama ini menutupi kekurangan fatal dari lembaga adat ini, yaitu minimnya dokumen yang berisi catatan tentang aktivitas membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan masyarakat adat Dayak. Kebutuhan akan data-data yang akurat, terlebih yang berkaitan dengan ‘bencana’ kabut asap mutlak disajikan oleh DAD. DAD menjadi satu-satunya saluran penerangan untuk mengklarifikasi apakah ‘bencana’ kabut asap memang ulah dari masyarakat adat Dayak yang membuka lahan dengan cara membakar.

Ketemenggungan yang menjadi pilar DAD wajib diberdayakan. Mereka semestinya dibekali dengan kemampuan untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh aktivitas masyarakat yang berada di dalam ketemenggungannya. DAD mengedukasi ketemenggungan bagaimana cara mencatat dan mendokumentasikan dengan baik dan benar.

DAD juga harus mengkoordinasi ketemenggungan yang berada di bawah strukturnya terkait penjadwalan pembukaan lahan. Selain itu, DAD juga bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten untuk mencegah kebakaran lahan yang tak diinginkan. Dengan adanya koordinasi terkait , maka BNPB Daerah dapat meningkatkan kesiagaan. Mekanisme SATU ATAP wajib diterapkan jika ingin memberdayakan masyarakat adat Dayak.

 

Tulisan pernah dimuat dalam MiniNews Bumi Kalimantan Edisi November 2015.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Kebudayaan Dayak Sebagai Tanggung Jawab Lintas Identitas

Memaknai Lumbung sebuah refleksi sosial

Memaknai Lumbung : Sebuah Refleksi Sosial