in ,

Keberadaan Hutan Adat Kalimantan

TEROKABORNEO.COM – Kalimantan Barat mesti mengambil kesempatan optimal mendorong semakin banyaknya hutan adat supaya disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seiring dengan keberadaan masyarakat adat Dayak di provinsi ini.

Setelah Empat tahun  Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memberikan kembali hak yang telah hilang dirampas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat adat melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012MK No. 35. Bahwa Kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”  Maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tersebut status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya di Negara ini .”

Namun setelah bertahun-tahun putusan itu di tetapkan , Masyarakat Indonesia Khususnya Masyarakat Adat Kalimantan tetap saja kehilangan Haknya terhadap Hutan adat mereka, Setiap saat Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kalimantan tentang tata kelola Hutan yang sejak lama dianut berdasarkan azas kelestarian tersebut makin tergerus bahkan tak lagi dihormati.

Hutan Kalimantan baik itu hutan Negara maupun hutan adat secara masif dihancurkan , berbagai dalih menjadi pembenaran dalam aktivitas penghancuran tersebut, Putusan MK No 35/PUU-X/2012 seakan kehilangan makna ditangan para pemegang kebijakan didaerah .

Padahal dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)  UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagai ( Living Law )  yang sudah berlangsung sejak lama, Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pelanggaran mutlak terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di negara ini .

Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Pengendalian Iklim Gusti Hardiansyah mengatakan, Kalbar baru memiliki satu hutan adat, padahal daerah ini memiliki penduduk yang dominan masyarakat asli di wilayah ini.

“Padahal masyarakat Dayak cukup banyak dan baru punya satu hutan adat. Masyarakat dayak punya kearifan sistem ekologi dan penjaga bumi borneo yang hidupnya komunal yang turun temurun dan telah menjadi identitas Kalbar,” kata Gusti kepada Bisnis, baru-baru ini.

Saat ini, hutan adat yang telah terbentuk berada di Desa Tawang Panyai, Kabupaten Sekadau. Hutan ini memiliki luas lahan mencapai 40,5 hektare.

Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov Kalbar bersama Fakultas Kehutanan dan pihak swasta tengah menyusun peta jalan atau road map ekonomi bisnis dan sosial dengan kebijakan ada tata kelola hutan yang memberikan dampak besar bagi ketahanan lokal.

“Sasaran tepat kebijakannya adalah untuk memperjelas kepemilikan lahan dan aspek lain yang dibutuhkan.”

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Melindungi Orangutan dengan Cara Kampanye Menggunakan Simulasi Air Soft Gun

Daftar Sungai-sungai di Kalimantan