in

KPK Teken Komitmen dengan Pemprov Kalbar untuk Cegah Korupsi

TEROKABORNEO.COM – KPK menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi dengan Pemprov Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak. Dalam rapat itu, KPK bersama Pemprov Kalbar juga menandatangani surat kesepahaman untuk mencegah adanya kasus korupsi. KPK tanda tangani komitmen pencegahan korupsi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Menurut KPK, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

“Beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK di antaranya perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye, serta kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang,” ujar Alex dalam sambutannya di Kantor Gubernur Kalbar, melalui keterangan pers yang disampaikan Kamis (8/3/2018).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji, DPRD Kalbar, 14 bupati/wali kota di Kalbar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi, dan Ombudsman Kalbar. Selain itu, ada juga pihak Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono dan Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Menurut Alex, Kalbar merupakan satu dari sepuluh provinsi yang tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan korupsi. Ia menjelaskan, sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia.

Ada 9 rekomendasi yang kemudian diberikan KPK kepada pemerintah daerah yang terbagi dalam 2 aspek, yaitu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, serta penguatan SDM dan peningkatan integritas. Berikut 9 rekomendasinya:

Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan KPK merekomendasikan pemerintah daerah

  • Melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planing dan e-budgeting
  • Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) berbasis elektronik secara mandiri dan penggunaan e-procurement
  • Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerbitan perizinan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka
  • Melaksanakan tata kelola Dana Desa yang efektif dan akuntabel

Penguatan SDM dan peningkatan integritas, KPK merekomendasikan pemerintah daerah untuk

  • Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  • Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian gratifikasi dan LHKPN
  • Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan
  • Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai
  • Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Saat Panen Seorang Petani Sawit Tewas Tersengat Listrik

Wisatawan Mancanegara Tertarik Keindahan Danau Sentarum