in

Menggugat Moralitas Kapasitas dan Etika Politik Para Calon Pilkada

Menggugat Moralitas Kapasitas dan Etika Politik

TEROKABORNEO.COM – Pilkada Serentak 2015 semakin gencar diberitakan. Para kandidat sudah jauh-jauh hari menebar pesona. Memasarkan diri. Menjual citra. Mensosialisasikan program-program yang akan dilakukan. Melakukan black campaign terhadap lawan. Bukan cuma itu, sentimen kesukuan, kelompok suku bahkan agama tertentu pun dimainkan. Pokoknya berbagai cara dilakukan. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Prinsip politik Machiavelli yang dicap mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan dan penindasan dalam meraih kekuasaan menjadi keniscayaan. Konsep agama soal etika politik dinomor-duakan. “Etika politik untuk kelompok surgawi, bukan kelompok duniawi.” kilah beberapa tim sukses. “Kita lakukan kekerasan kalau yang lain main kekerasaan.” Istilahnya: orang jual, kita beli. Duh! Seandainya Mahatma Gandhi masih hidup, pasti beliau marah dengan konsep kekerasan yang didengungkan. Ahimsa. Lakukan tanpa kekerasan, ujarnya.

Undang-Undang Pilkada yang baru mengisyaratkan bahwa Pilkada 2015, 2017 sampai 2027 akan dilakukan serentak. “Wohh…asik,” kata beberapa pihak. Asiknya, Pilkada bisa berlangsung lebih murah. Murah? Ternyata perlaksanan Pilkada tahun-tahun yang lalu sangat mahal dan boros. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menelan biaya negara yang sangat besar, tidak sebanding dengan manfaatnya bagi rakyat. Selain anggaran negara, dana kandidat kepala daerah maupun dana partai politik akan bertaburan di sana-sini saat syahwat kekuasaan dan politik memuncak.

Kalau berlangsung dua putaran biayanya tambah mahal lagi. Kalau uang sebanyak itu untuk membangun jembatan, maka pasti akan ada banyak jembatan di Kalimantan yang dibangun. Orang-orang Kalimantan bakalan tidak berbasah-basah melewati sungai-sungai yang ribuan jumlahnya. Tidak akan ada lagi jembatan yang merupakan hasil merambatkan akar-akar di pinggir sungai di Kalimantan, sehingga kita dibilang masih zamannya Indiana Jones, film yang tersohor itu.

Jadi Pilkada serentak spiritnya lebih pada penghematan uang rakyat untuk memilih pimpinan di Indonesia ini. Cuma kalau sprititnya hanya soal uang, ada bahaya juga. Soalnya biaya pesta demokrasi memang sangat mahal. Pesta demokrasi memang membutuhkan biaya mahal. Tak apalah mahal asal demokrasi tetap menjadi cara berpolitik di Indonesia. Wah repot…

Belum lagi soal politik uang. Strategi sudah disusun bagaimana cara membeli suara dengan efektif dan efisien. Bahkan kalau perlu, KPU, PPK dan PPS disuap. Tak ada uang jangan harapkan maju dalam pilkada walaupun anda punya segudang kapasitas, Tidak ditoleh dalam sistem demokrasi Indonesia yang begini. Yang ditunjuk oleh Partai Politik adalah orang yang memiliki uang dan loyal pada partai, walaupun moralitas hancur lebur.

Kalau moralitas calon, kapasitas dan etika politik dinomorduakan, mau apa jadinya negeri ini? Mau membangun kabupaten yang baik? Mau peduli dengan wong cilik? Mau lihat jalan dan jembatan dibangun di seluruh desa? Mau lihat ada ribuan anak muda dikuliahkan? Jauh… Jauhlah itu. Tahu sebabnya itu tidak mungkin? Landasan dasar seperti moralitas, kapasitas dan etika politik tidak ada sama sekali. Yang ada justru para pemenang akan korup dan korup. Setiap hari yang dipikirkan bagaimana uang yang akan dikorup tidak tercium oleh para penegak hukum. Pada tingkat rakyat, selama lima tahun, hanya bisik-bisik soal korupsi sang pemenang dan kroni-kroninya.

Mumpung masih ada waktu. Lakukan kontrak politik dengan para kandidat soal apa yang diinginkan rakyat di desa. Simak baik-baik siapa calon yang maju, baca track record-nya. Lalu baca juga program kerjanya baik-baik, Jangan pilih berdasarkan suku, agama maupun identitas lainnya. Lihat siapa yang punya kapasitas. Mampu tidak nantinya ia membiayai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)-nya. Bukan cuma pemimpin yang hanya menunggu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya untuk APBD, tetapi mencari-cari dana dari pihak ketiga yang banyak di luar sana. Kalau tidak punya kapasitas mencari dana di luar, yah sama saja. Paling-paling marah ke pusat yang memberikan dana yang tidak sesuai harapan. Pemerintah pusat tidak adil pada pemerintah daerah, begitu biasanya omongan untuk mencari kambing hitam.

Lihat siapa saja yang sudah berbuat untuk segala lapisan dan golongan. Jangan pilih kandidat yang kasi uang. Ambil saja uangnya. Tapi jangan dipilih. Catat siapa yang beri. Laporkan ke pihak Panwaslu. Kawal masa kampanye. Setiap kecurangan, laporkan. Kawal penghitungan suara. Sudah waktunya rakyat yang bergerak. Mumpung masih ada waktu. Kalau tidak? Jangan harapkan lahir pemimpin yang betul-betul cinta sama rakyat. Kalau tidak jangan diharapkan ada pemimpin yang betul-betul mau mendengar suara rakyat, yang ada justru pemimpin yang begitu-begitu saja. Sami mawon. Sama saja. Setali dua uang dengan peminpin yang sebelumnya. Ingat kawan-kawan. Mumpung masih ada waktu!

 

Oleh : Mayang Andasputri, Mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

(Tulisan pernah dimuat dalam Mininews Bumi Kalimantan edisi 2 Tahun 2015)

What do you think?

1 point
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Diskusi Publik Save Borneo

Diskusi Publik Save Borneo “Eksistensi Kebudayaan Dayak di Tengah Ekspansi Kapital”

Indonesia Lupa

Indonesia Lupa