in ,

Menyoal Program Sertifikasi Tanah dan Konfik Agraria di Kalimantan

konflik agraria
ilustrasi

TEROKABORNEO.COM – Pembicaraan mengenai tanah beserta seluruh dinamika di dalamnya seakan tidak ada ujung. Terlebih di negara yang masih mencari jati diri untuk menjalankan roda-roda perekonomiannya seperti Indonesia. Di masa presiden Jokowi, sebuah kebijakan terkait pertanahan kembali dikeluarkan dengan nama Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Langkah strategis tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah lebih baik.

Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesungguhnya bukanlah terobosan baru. Kebijakan serupa  pernah dijalankan pada tahun 1981 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) pada 2006 silam.  Ketiga program tersebut adalah untuk mendukung rakyat agar memiliki tanah bersertifikat.

Melihat fenomena tersebut, muncul pertanyaan di dalam benak saya kemudian. Apakah program sebelumnya GAGAL sehingga harus dikeluarkan program baru? Selanjutnya, apakah dengan memiliki tanah bersertifikat akan meminimalisir seluruh persoalan pertanahan di negeri ini? Atau mungkinkah program sertifikasi tanah ini adalah kamuflase atas niat segelintir orang untuk mendominasi tanah-tanah di negeri ini? Keseluruhan pertanyaan tersebut akan saya kontekstualisasikan dengan dinamika pertanahan di Kalimantan serta perjalanan panjang “suka duka” di dalamnya.

Realita di Kalimantan  

Kalimantan Tengah misalnya, salah satu provinsi di Kalimantan tersebut merupakan daerah dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia. Secara keseluruhan, Kalimantan adalah salah satu penyumbang konflik agraria terbesar di Indonesia dengan 36 persen konflik. Konflik-konflik tersebut mayoritas terkonsentrasi di areal perkebunan.

Belum lama ini juga, di Kalimantan Barat, terjadi sengketa tanah antara masyarakat Kubu Raya dengan salah satu perusahaan kelapa sawit. Konflik disebabkan tumpang tindih penguasaan tanah. Kedua konflik di atas adalah bagian kecil dari sejarah panjang konflik tanah di Kalimantan.

Kalimantan memang daerah rentan konflik agraria dikarenakan tingginya aktivitas perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bertani tentu menghadapi “musuh baru” dengan kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut. Bagi masyarakat suku Dayak misalnya, tanah bukan sekedar tempat mencari makan namun sekaligus  anugerah yang mesti dijaga demi menjaga kebudayaan dan peradabannya. Kehilangan tanah adalah kehilangan segalanya. Maka, tanah harus tetap dipertahankan.

Apakah program PTSL adalah solusi untuk mempertahankan tanah bagi orang-orang di Kalimantan, spesifiknya bagi orang-orang Dayak? Tanah hendaknya tidak sekedar dilihat melalui kaca mata ekonomi politik saja. Bagi orang Dayak, Tanah adalah IBU. Tanah adalah sumber segalanya. Dari hal tersebut, program tanah bersertifikat agaknya melahirkan sebuah persoalan baru ke depannya.

Motivasi utama rezim Jokowi mengeluarkan kebijakan program tanah bersertifikat adalah salah satunya untuk mencegah terjadinya konflik agraria. Benarkah demikian? Argumen tersebut tentu tidak dapat ditelan mentah-mentah tanpa melihat faktor sosio-kultural masyarakat. Bahkan, sangat mungkin program tersebut justru menjadi sumber konflik baru dalam masyarakat.

Misalnya, bagi suku Dayak, kepemilikan tanah adalah kolektif. Tanah dimiliki dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Adanya program tanah harus bersertifikat tentu akan menjadi shock therapy bagi masyarakat. Program tanah bersertifikat sangat mungkin akan menjadi benih konflik horizontal antar masyarakat. Hal tersebut disebabkan program sertifikasi tanah tidak sesuai dengan cara hidup masyarakat.

Alasan lainnya adalah program sertifikasi tanah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada ulasan kali ini, kita tidak akan menyoal terkait skema pertumbuhan ekonomi yang menyimpan sejuta kontradiksi di dalamnnya. Seorang ilmuwan Susana Borras dengan tegas menyatakan,  dalam banyak kasus, program sertifikasi tanah di negara-negara berkembang telah menyebabkan peningkatan kemiskinan karena ideologi neoliberal yang mendasari implementasi program tesebut  terlalu “income-centered and growth-oriented”. Tesis tersebut tentu bisa benar atau salah. Namun apabila kita melihat tingkat ekonomi masyarakat Kalimantan yang rendah, maka besar kemungkinan program sertifikasi tanah akan menjadi penyebab kemiskinan di masa akan datang.

Sederhananya begini, saat masyarakat memiliki tanah bersertifikat, namun pada saat yang sama masyarakat tersebut masih hidup dalam kemiskinan akut, maka menjual tanah tadi adalah satu-satunya pilihan. Besar dugaan saya, sepuluh sampai duapuluh tahun ke depan ketakutan saya tersebut akan terjadi. Hal tersebut wajar saja dan akan sangat mungkin terjadi ketika pemerintah terus mendorong investasi skala besar yang terus meminggirkan dan memiskinkan masyarakat. Program sertifikasi tanah hanya akan menjadikan tanah sebagai komoditas semata untuk dapat dengan mudah diperjualbelikan.

Kesimpulan

Oleh karena itu, masyarakat tentunya harus lebih berhati-hati, -kalau tidak ingin menolak- kebijakan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) rezim Jokowi ini. Kebijakan sertifikasi tanah di berbagai negara telah menjadi “mimpi buruk” bagi masyarakat setempat. Penting kiranya untuk kita semua senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertanahan. “Menghilangkan hutan (tanah), sama saja menghilangkan budaya kami (Dayak)”, Petrus Asuy, tokoh adat Muara Tae.

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Total votes: 10

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Buah Kemunting (rhodomyrtus tomentosa)

Aliran Kepercayaan Kaharingan

Secercah Harapan untuk Aliran Kepercayaan Kaharingan