in

Pemilukada Politiknya Kelas Menengah

pemilukada politiknya kelas menengah

TEROKABORNEO.COM – Tahun ini Indonesia kembali menuliskan dengan tinta emas sebuah sejarah baru penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tingkat satu dan dua. Untuk pertama kalinya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dilaksanakan secara serentak di lebih dari 250 provinsi dan kota/kabupaten di Indonesia. Hal ini semakin menegaskan bahwa, sejak tahun 1998, Indonesia semakin memantapkan diri sebagai salah satu negara demokratis di dunia melalui mekanisme pemilihan langsung, one man one vote.

Pemilukada serentak ini ternyata masih terpapar panasnya konstelasi dan kontestasi politik di level nasional. Ini terbukti dengan munculnya hanya dua pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah di beberapa daerah. Bahkan, ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, misalnya di Blitar, Jawa Timur; Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Tak dapat dimungkiri, pemilukada kali ini menjadi sorotan media massa nasional dan dunia. Pasalnya, selain membengkaknya anggaran pelaksanaan & kesiapan penyelenggaraan – mulai dari pencetakan dan distribusi surat suara, pemutakhiran data pemilih, sampai dengan ancaman konflik horizontal – sudah dapat dipastikan bahwa gugatan yang bakal didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi akan membludak. Oleh karena itu, besaran ambang batas selisih suara yang bisa diterima sebagai gugatan dan diproses di persidangan mutlak diperlukan.

Ihwal Kepentingan

Dibalik hingar bingarnya pesta demokrasi di aras lokal, ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu peran kelas menengah dalam ‘memeriahkan’ pesta lima tahunan ini. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah kelas menengah di Indonesia pada tahun 2010 berada pada kisaran 134 juta jiwa (56,6%), meningkat secara berarti jika dibandingkan pada tahun 2003 yang hanya 37,7% (www.kompas.com, 19 November 2013).

Kelas menengah merupakan perpaduan unik antara agregat politik, segmentasi pasar, dan persoalan kesejahteraan (www.kompas.com, 8 Juni 2012). Ketiga hal ini bermuara pada satu kata, IDENTITAS. Kelas menengah berlomba-lomba untuk membentuk dirinya serupa dengan pencitraan kelas sosialnya dengan ‘kacamata’ politik, ‘dompet’ pasar, dan ‘obrolan’ kesejahteraan.

Kepentingan memang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebagai zoon politicon (manusia sosial politik). Pemenuhan ini menjadi mutlak dan krusial bagi individu-individu kelas menengah untuk mempertahankan sekaligus meneguhkan keberadaannya. Maka, jamaklah apabila individu-individu dari golongan kelas ini sangat antusias menyambut pemilukada serentak. Mereka memanfaatkan momentum untuk pemenuhan kepentingan politik, ekonomi, maupun kesejahteraan.

Berseliwerannya kepentingan di pemilukada, akhirnya, melahirkan bentuk politik yang relatif baru, yaitu politik identitas. Politik identitas selalu didahului dengan terbitnya kesadaran, lalu berlanjut pada kebangkitan etnis. Keasadaran ini melahirkan majelis atau dewan yang mengatasnamakan ADAT, namun terbukti cukup efektif untuk menggalang dukungan politik para kandidat.

Harold R. Issacs (1993) mengemukakan enam unsur pembentuk politik identitas: tubuh, nama, bahasa, sejarah dan asal-usul, kepercayaan, dan kebangsaan. Dalam konteks pemilukada di provinsi Kalimantan Barat, unsur sejarah dan asal-usul serta kepercayaan cukup dominan dalam memainkan peranan, baik sebagai penggalang dukungan maupun sebagai pembentuk identitas ‘saya-mereka.’ Maka, proses pembentukan dan pemeliharaan para pemilih emosional dapat ditelusuri dari sini. Rasionalitas pemilih direduksi sedemikian rupa sehingga program kerja dan langkah-langkah mewujudkannya menjadi tidak menarik untuk didiskusikan dan diperdebatkan, bahkan di kopi tiam (warung kopi) sekalipun.

Pengejar Kepentingan

Pemilukada melahirkan sekaligus menegaskan keberadaan dan peran kelas menengah dalam peta perpolitikan lokal. Otonomi daerah memicu lahirnya ‘raja-raja kecil’ di hampir setiap daerah. Bahkan, dinasti politik pun telah lahir, seperti yang terjadi di provinsi Banten.

Para pengejar kepentingan pun tidak mau ketinggalan. ‘Lapak-lapak’ berupa posisi, proyek dan jaminan pekerjaan dikejar dan diburu demi memuluskan jalan sang pemenang. Jejaring sosial dan modal sosial pun digenjot, mengabaikan esensi sejati dari pembangunan, yaitu demi kemaslahatan rakyat.

Para pengejar kepentingan itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Pertama, para birokrat lokal. Mereka mengincar jabatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lazim diasosiasikan dengan nama Kepala Dinas (Kadis). Jabatan ini merupakan jabatan struktural dalam dunia ke-Pegawai Negeri Sipil-an. Sesungguhnya, SKPD menyerupai menteri kecil di mana mereka dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Oleh karena itu, aroma politis dalam penunjukkan dan pergantian SKPD sangatlah kental.

Telah menjadi rahasia publik bahwa beberapa instansi pemerintahan merupakan ‘lahan basah’, artinya gelontoran dana sangat besar, misalnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan disahkannya UU Desa dan Dana Desa, maka instansi yang berhubungan dengan masalah pedesaan pun diyakini akan mendapatkan imbasnya. Ini menambah daftar panjang instansi ‘lahan basah’ dan membuat jabatan SKPD semakin menggiurkan.

Kedekatan dengan kepala daerah didahulukan, kualitas diri dikesampingkan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila netralitas Pegawai Negeri Sipil selalu menjadi sorotan. Hutang budi karena telah ikut andil dalam memenangkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah pun ditagih. Di sinilah terjadi transaksi politik, bantuan dana ditukar dengan jabatan. Contoh kasus terjadi di Kabupaten Sintang beberapa bulan lalu ketika terjadi pergantian SKPD.

Kedua, para pengusaha dan kontraktor lokal. Usainya hiruk pikuk pemilukada berarti munculnya sejumlah proyek pembangunan. Proyek-proyek ini tidak hanya membangun, tetapi juga memelihara infrastruktur. Ketika pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah telah dipastikan menang, maka gambaran proyek-proyek apa saja yang akan dilaksanakan telah hadir di depan mata, misalnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, drainase dan irigasi, kantor dan sekolah, serta rumah ibadah.

Untuk bisa meloloskan proposal proyek tanpa sistem tender terbuka, maka dibangunlah kedekatan ‘emosional’ dan ‘finansial’. Kedekatan emosional selalu dikaitkan dengan asal-usul dan kepercayaan. Sebaliknya, kedekatan finansial dilakukan dengan sokongan pada dana kampanye.

Para pengusaha lokal pun tak mau ketinggalan dalam memperebutkan porsi ‘kue pembangunan’ yang tidak seberapa itu. Mereka biasanya bermain pada izin pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan serta pengelolaan hutan produktif.

Ketiga, para pencari kesejahteraan. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam kelompok ini adalah individu-individu yang mengincar posisi sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, kontraktor bermodal kecil yang mengharapkan mendapat imbas proyek kecil semisal pengadaan pipa air, dan aparatur negara tingkat desa yang jauh dari pengawasan pusat.

Politik tiga kaki yang dimainkan oleh kelas menengah merupakan realitas yang luput dari pengamatan para pengkaji masalah sosial politik Indonesia. Dampak yang ditimbulkan di kemudian hari cukup mengganggu proses pembangunan sebagaimana dikeluhkan oleh Presiden Jokowi tentang rendahnya serapan anggaran untuk pembangunan oleh daerah. Pengawasan wajib dilakukan oleh pemerintah dan rakyat. Pengkajian pun perlu digalakkan oleh para peneliti, salah satunya independent researcher, supaya ketersediaan informasi dan alternatif solusi pembangunan dapat tercapai.

 

(Tulisan pernah dimuat dalam MiniNews Bumi Kalimantan Edisi Kedua, Desember 2015)

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

5 points
Upvote Downvote

Total votes: 7

Upvotes: 6

Upvotes percentage: 85.714286%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 14.285714%

Memaknai Lumbung sebuah refleksi sosial

Memaknai Lumbung : Sebuah Refleksi Sosial

senjakala peradaban tanah

Senjakala Peradaban Tanah