in

Pemindahan Ibukota ke Palangkaraya: Omong Kosong Pemerintahan Jokowi-JK

Pemindahan Ibukota
Peta Calon Ibukota Indonesia (sumber gambar: Gunawan Kartapranata, Wikipedia Indonesia)

TEROKABORNEO.COM – Wacana pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali berhembus kencang di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Rencana yang sebenarnya telah mulai dicanangkan oleh presiden pertama Indonesia Ir.Soekarno pada tahun 50-an silam. Dan Palangkaraya adalah salah satu calon terkuat ibukota negeri ini. Alasannya, karena ibukota provinsi Kalimantan Tengah tersebut terbebas dari “kutukan” gempa bumi.

Pemindahan ibukota sejatinya bukan fenomena baru di dunia. Beberapa negara di dunia telah lebih dulu melakukan kebijakan serupa, seperti Brazil yang memindahkan ibukota mereka dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Nigeria dari Lagos ke Abuja dan Kazakhtan yang memindahkan ibukota-nya dari Almaty ke Astana serta Malaysia yang kemudian memisahkan pusat pemerintahan dan ekonominya. Beberapa negara tersebut memang melakukannya dengan alasan dan motif yang berbeda-beda. Apakah Indonesia juga bermimpi seperti negara-negara tadi? Entahlah.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa motif sesungguhnya pemerintah kembali mewacanakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya? Berdasarkan keterangan Presiden Joko Widodo, alasan pemindahan ibukota tersebut dilakukan karena beberapa hal, antara lain: pertama; Jakarta sudah telalu padat, kedua; Kalimantan (Palangkaraya) aman gempa, ketiga; harus keluar dari pulau Jawa, keempat; Tak pakai APBN. Lantas, apakah klaim-klaim di atas dapat serta-merta dijadikan “pembenar” atas wacana pemerintah tersebut?

Bermacam klaim pemerintah tersebut menyisakan kerancuan disana-sini. Pertama, bukankah kepadatan Jakarta adalah bukti kegagalan pemerintah selama ini?! Dan sialnya, perpindahan ibukota tersebut dijadikan pemerintah sebagai agenda politik “cuci tangan” atas beragam kegagalannya di Jakarta. Kesemerawutan Jakarta adalah hasil pemerintahan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tapi pada waktu yang sama melupakan pemerataan kesejahteraan rakyat! Dengan angka fantastis mencapai 70% perputaran uang negeri ini berpusat di Jakarta sekaligus kontras dengan ketimpangan ekonomi di dalamnya. Sebagai contoh, pada tahun 2015 DKI Jakarta menjadi provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 20% orang kaya semakin kaya dan 80% sisanya semakin miskin.

Selanjutnya adalah karena Kalimantan, khususnya Palangkaraya aman dari gempa bumi. Klaim irasional pemerintah tersebut adalah alasan kedua ibukota harus dipindahkan dari Jakarta. Benarkah bahwa gempa bumi adalah momok menakutkan bagi ibukota tersebut? Gempa terakhir yang mengguncang Jakarta terjadi pada 2015 silam dengan pusat gempa di Pandeglang Banten. Meski demikian, dampak gempa tersebut tidak menyebabkan kerugian signifikan bagi Jakarta. Kalau pun klaim tersebut benar, gempa bumi tidak menjadi urgensi pemindahan ibukota tersebut. Bagaimana tidak? Banjir yang selalu menjadi musibah terbesar warga Jakarta yang notabenenya ibukota negeri ini saja tidak pernah berhasil diatasi.

Ketiga, ibukota negara harus pindah ke luar Jawa. Konon katanya demi pemerataan pembangunan di luar Jawa. Benarkah demikian? Tidakkah memang benar adanya kalau pembangunan hanya berpusat di Jawa?! Apakah harus menjadi ibukota dulu baru pembangunan itu berjalan? Atau sebaliknya, pemindahan tersebut hanya kamuflase dari strategi baru negara untuk mengeksploitasi Kalimantan? Jika pembangunan di Palangkaraya – Kalimantan umumnya – akan menjadi seharga dengan berbagai permasalahan yang dibawa seiring perpindahan ibukota tersebut, maka tidak ada alasan untuk menerima perpindahan itu!

Poin terakhir dan paling penting adalah anggaran pemindahan ibukota tersebut tidak sedikitpun menggunakan APBN! Hal tersebut dikatakan kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro bahwa anggaran pemindahan ibukota akan dilimpahkan kepada sektor swasta. Apabila mitos pemerintah bahwa hanya pusat pemerintahan yang berpindah ke Palangkaraya, apakah para investor tadi hanya akan berinvestasi bodong? Jika tidak, maka tidak mustahil bahwa perpindahan tersebut adalah proyek kongkouw antara pemerintah dan investor dalam mengeksploitasi Kalimantan bahkan Indonesia.

Memang benar bahwa Palangkaraya merupakan sasaran empuk untuk pemindahan ibukota. Lebih lagi bagi pemerintah dengan watak eksploitatif seperti Indonesia. Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya memperlihatkan betapa neoliberalnya wajah pemerintah Jokowi-JK. Dalam kacamata neoliberal, masalah kemiskinan dan keterbelakangan di daerah-daerah tertinggal dapat diatasi jika daerah-daerah tersebut melakukan transisi melalui modernisasi ke tipe ideal kapitalisme maju dengan lima tahapan yang dipopulerkan oleh Rostow (1960). Kaum neoliberal percaya bahwa kemiskinan terjadi akibat buruknya perputaran modal (infrastruktur, uang dst). Maka pembangunan yang berorientasi industrialisasi, akumulasi modal dan modernisasi adalah jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan itu.

Kalau begitu, tidaklah mengherankan mengapa anggaran pemindahan ibukota tersebut dilimpahkan kepada sektor swasta. Pembangunan infrastruktur dan industrialisasi pasca pemindahan ibukota ke Palangkaraya adalah masa depan yang sudah dapat ditebak. Maka kongkalikong antara pemerintah dan investor swasta pasti terjadi dalam rangka “bayar utang” atas perpindahan ibukota tersebut nantinya. Pada akhirnya, kehancuran alam dan dekadensi kultural/struktural adalah hal-hal yang inheren di dalam masa perpindahan ibukota ke Palangkaraya dan seterusnya.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

What do you think?

12 points
Upvote Downvote

Total votes: 14

Upvotes: 13

Upvotes percentage: 92.857143%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 7.142857%

Lunggak adalah

Lunggak

Lom Plai

Ironi Upacara Adat Lom Plai