in ,

Pengusaha di Kutai Kartanegara Dimintai Uang Sebesar Rp 60 Juta Setiap Mengurus Izin Amdal

TEROKABORNEO.COM – Komisaris PT Agronusa Sartika Hamsin saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/3/2018). Komisaris itu mengatakan perlu mengeluarkan uang sebesar Rp 60 juta rupiah untuk mengurus permohonan izin lingkungan dan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Uang itu diberikan agar izin dikeluarkan oleh Bupati nonaktif Rita Widyasari.

Dalam setiap kontrak dengan perusahaan yang mengajukan izin dicantumkan klausul pembayaran Rp60 juta. Biaya Rp50 juta untuk membayar biaya presentasi AMDAL.

“Ada lagi untuk minta paraf, Rp 10 juta. Jadi bayarnya Rp 60 juta. Dalam kontrak kita dengan perusahaan dianggarkan Rp 60 juta,” ujar Hamsin. Menurut Hamsin memaparkan uang itu kemudian diberikan kepada Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, Hamsin tidak mengetahui ke mana uang tersebut diperuntukkan. “Pokoknya kami kasi uang itu, terbitlah izin lingkungan,” kata Hamsin.
Ia hanya tahu setiap perusahaan yang mengajukan izin lingkungan maupun AMDAL diwajibkan untuk membayar uang tersebut. Jika tidak, izin tidak akan dikeluarkan.

Dalam kasus ini, Rita Widyasari didakwa menerima gratifikasi Rp 469 miliar. Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rita menerima gratifikasi bersama-sama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.

Menurut jaksa, Rita menugaskan Khairudin selaku staf khususnya untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar. Menindaklanjuti permintaan itu, Khairudin menyampaikan kepada para kepala dinas agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan rekanan. Kemudian, uang-uang tersebut akan diambil alih oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim dan Suroto. Keempat orang tersebut merupakan anggota tim pemenangan Rita saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kukar. Beberapa proyek dan perizinan yang terkait dengan penerimaan gratifkasi misalnya penerbitan SKKL dan izin lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah. Kemudian, penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Gunung Tertinggi di Pulau Kalimantan

Bupati Kukar Mengaku Rp 6 Miliar Dari Jual Beli Emas