in

Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

TEROKABORNEO.COM – Polemik Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah | Masyarakat Kalimantan mempunyai sejarah dan budaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuka lahan dan mengolah hutan secara turun temurun untuk bercocok tanam secara berpindah-pindah atau dikenal dengan istilah berladang pindah. Kegiatan bercocok tanam ini salah satu faktor membantu perekonomian kalimantan tengah begitu juga ekonomi masyarakatnya perkapita untuk menaikan daya beli. Dalam perjalanan waktu, tercatat pada tahun 2007 terjadi kebakaran hutan yang parah, dikarenakan kejadian kebakaran hutan terebut, Kalteng mengalami bencana kabut asap yang luar biasa. Akibat dari kebakaran hutan yang terjadi, gubenur yang berwewenang pada tahun tersebut melarang total aktivitas pembakaran hutan di wilayah Kalteng. Masyarakat Kalteng tak boleh membakar hutan apapun alasannya.

Sekitar satu tahun sejak diberlakukannya larangan tersebut, ternyata memberikan efek yang berimbas kepada laju ekonomi yang bergerak cenderung melambat dan menurun. Melihat imbas yang dihasilkan tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalteng dan dalam perjalanan peraturan tersebut diubah dengan peraturan Gubenur Kalteng Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalteng. Lahirnya peraturan tersebut diharapkan dapat menaikan perekonomian kalimantan tengah dan juga menjaga tradisi bercocok tanam atau berladang dalam masyarakat kalimantan tengah agar tidak hilang. Seiring perjalanan waktu, kebakaran hutan kembali terjadi dibeberapa daerah termasuk kalimantan tengah (2015) sehingga menimbulkan kabut asap yang sangat parah.

Mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Akibat dari kebakaran hutan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah meminta Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo agar mengubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalteng. Pasalnya, Peraturan Gubernur tersebut membolehkan atau mengizinkan masyarakat maupun perusahaan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. [1]Hal serupa juga dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang ikut angkat bicara soal adanya pergub ini. Siti mengaku telah memerintahkan Plt Gubernur Kalimantan Selatan Hadi Prabowo untuk mencabut aturan tersebut karena situasinya sudah berbeda[2].

Tidak diketahui alasan mengapa pemerintah pusat mencabut atau merevisi peraturan gubernur tersebut? apa mungkin didasarkan pada peristiwa kebakaran hutan yang telah terjadi sehingga untuk mengantisipasi supaya kebakaran hutan tersebut tidak terjadi kembali atau menyangkut hal atau kepentingan lainnya.

Bila ditinjau isi peraturan gubernur Kalteng Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Gubernur Kalteng Nomor 52 Tahun 2008 terdapat pasal yang sangat rentan disalahgunakan oleh kaum-kaum yang notabenenya memiliki kuasa atas materi dan semakin memudahkan mereka dalam mendapatkan izin, dikarenakan dari ketua RT sampai camat memiliki hak memberi izin. Belum lagi mengenai syarat-syarat lainnya yang diatur terkesan relatif sangat mudah untuk dipenuhi, serta aturan cara membuka lahan dengan membakar dijadikan pilihan yang lebih praktis dan ekonomis bagi perusahaan. Hal ini dijawab oleh Mantan gubernur Kalteng yang mengatakan bahwa dalam pergub itu memang dijelaskan boleh membakar tetapi bukan berarti bebas-sebebasnya. Pergub itu hanya berlaku untuk warga bukan perkebunan atau perusahaan”. Mantan gubenur Kalteng tersebut juga mengatakan tidak ada perkebunan (perusahaan) yang membuka lahan dengan cara dibakar, ini karena perkebunan dan industri tidak tunduk dengan Pergub ini. Mereka tunduk dengan UU yang lebih tinggi dari sekadar pergub. Mereka tidak boleh mengikuti aturan dalam pergub. Kalau misalnya ada perusahaan membakar 50 atau 100 hektare, mereka izin dari siapa? bisa diusut nanti,” ujarnya[3]. “Apa alasan mantan gubenur memberi pernyataan tersebut”. Teras narang juga mengatakan sebagai bukti aturannya itu efektif, setelah aturan dibuat, Teras Narang mengatakan Kalteng tak pernah dilanda bencana kabut asap atau kebakaran hutan yang berlarut-larut selama dia memimpin. Kalaupun ada kebakaran, paling lama hanya berlangsung sepekan.”Tidak pernah lebih dari seminggu, kecuali 2007 itu,”[4]

Adanya multi tafsir dalam memahami peraturan gubenur tersebut, jangan sampai melahirkan kesalahpahaman. Sebenarnya yang dikhawatirkan dari penafsiran yang berbeda terhadap peraturan gubenur tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai salah satu alasan / penyebab terjadi kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini di Kalteng. Seakan-akan pemerintah pusat melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintahan daerah Kalteng atas peristiwa kebakaran tersebut. Oleh karena itu masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalteng menunggu kepastian atas proses hukum peristiwa kebakaran hutan yang telah terjadi, mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kebakaran hutan tersebut. Bukannya dengan menyalahkan dan saling melempar tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi tanpa solusi.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bijak, apabila harus mencabut / merevisi peraturan tersebut, sekiranya dapat berkerja sama dan berkoordinasi dalam membuat peraturan baru yang akan dikeluarkan. Nantinya peraturan baru tersebut diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat Kalimantan Tengah, dan dapat menjelaskan mengenai nasib masyarakat kalimantan secara umum yang sudah terlanjur bergantung pada pola membuka lahan dengan cara membakar untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang apabila diganti menggunakan cara lainnya seperti memakai alat berat, dikhawatirkan tidak efektif dan tentu tidak tepat diberlakukan untuk seluruh masyarakat, dikarenakan kemampuan finansial mereka berbeda-beda. Jika sudah demikian dapat dipastikan perlahan masyarakat Kalteng dan Kalimantan secara umum yang menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tradisi berladang dan segenap kekayaan kebudayaan warisan leluhur yang dimiliki masyarakat adat akan hilang. Pergeseran status sosial pun akan dimungkinkan oleh keadaan ini, pola kehidupan bertani dan berkebun masyarakat lokal perlahan tergantikan, pemuda-pemuda pupus harapan akhirnya bisa menjadi buruh kasar, dan tidak jarang dapat bertindak kriminal. Jika sudah begini kepada lagi orang-orang Kalimantan meminta perhatian dan perlindungan? Kalau bukan kepada pemerintah sendiri sebagai pemelihara warga negara. Maka dari itu peraturan baru nantinya yang akan dikeluarkan jangan sampai cenderung menguntungkan / berpihak kepada kaum tertentu sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Diharapkan segera adanya kerja sama antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merestrorasi lahan gambut yang terbakar. Agar permasalahan kabut tidak semakin larut dan menyisakan noda hitam dengan tuduhan ketiadaan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.

 

Penulis : Leonandus P, Alumni Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta

(Pernah dimuat dalam MiniNews Bumi Kalimantan edisi I, November 2015)

What do you think?

2 points
Upvote Downvote

Total votes: 2

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 100.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Lagu Rintihan Alam

Lagu Rintihan Alam (Komunitas Bumi Kalimantan)

Keldung Las Wehea Long Sekung Metguen

Keldung Las Wehea Long Sekung Metguen